Mataram, NTB – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mencatatkan progres positif dalam realisasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak tahun 2021 hingga bulan Oktober 2023, pendapatan ini terus meningkat, mencerminkan kinerja ekonomi yang stabil di wilayah tersebut.
Pada tahun 2021, PAD Provinsi NTB mencapai lebih dari Rp. 1,888 Triliun. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 21,37 persen, mencapai Rp. 2,292 Triliun lebih. Hingga bulan Oktober 2023, PAD mencapai lebih dari Rp. 2,072 Triliun, dengan estimasi pertumbuhan mencapai 17,8 persen hingga akhir tahun.
Prestasi ini tidak terlepas dari upaya yang gigih dari Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB. Bappenda telah berinovasi dengan layanan 24 jam nonstop selama tujuh hari dalam seminggu dan program seperti e-Samsat Delivery yang telah berjalan berhasil. Semua ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan PAD.
Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., menyatakan optimisme mereka dalam menjalankan APBD di tahun 2024. Pencapaian positif PAD menjadi modal kuat untuk menjalankan program-program prioritas dan fokuskan belanja daerah pada kegiatan yang paling penting.
Sebagai konsekuensi, belanja program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah akan mengalami rasionalisasi. Bappenda terus berupaya meningkatkan pencapaian PAD agar dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan belanja program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah.
Eva juga menyoroti jenis penerimaan pendapatan asli daerah, termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan sumber PAD lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PAD, dan untuk mendorong optimasi PKB, Bappenda memberikan hadiah umroh kepada 13 wajib pajak yang beruntung.
Optimisme dalam pertumbuhan PAD dan penerimaan pendapatan asli daerah lainnya didukung oleh upaya penegakan hukum dan pertumbuhan potensi-potensi baru. Dengan berbagai upaya ini, Bappenda Provinsi NTB yakin bahwa kondisi fiskal pemerintah provinsi akan semakin baik di tahun 2024.
Ini adalah langkah positif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial wilayah ini.