Mataram – NTB (SINERGI NTB) – Pemerintah Provinsi NTB menerima kunjungan dari delegasi Pemerintah Kamboja dalam rangka pertukaran informasi tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa dan pengelolaan Dana Desa. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Tamu Kantor Gubernur NTB pada Kamis (19/10).
Dalam kesempatan ini, Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menekankan bahwa kondisi masyarakat di desa-desa Provinsi NTB secara umum masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, kerjasama, kolaborasi, dan partisipasi yang tinggi. Budaya kearifan lokal pun tetap terpelihara dengan baik.
“Proses pembangunan di desa terus mengalami peningkatan sejak reformasi pada tahun 1998, dan ini telah menjadi perhatian pemerintah pusat dalam bentuk dukungan anggaran dan kebijakan lainnya,” ungkap Miq Gite.
Miq Gite juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah pusat tersebut diterapkan dengan kuat di tingkat provinsi. Bahkan, dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi akan meluncurkan program khusus yang akan berfokus pada 1.166 desa.
“Alhamdulillah, dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pemerintahan desa secara bertahap mampu mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri dengan lebih baik,” tambah Miq Gite.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, Ahmad Nur Aulia, menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan di desa, terdapat anggaran pendapatan dan belanja desa.
“Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, yaitu hasil dari pengelolaan aset desa, dana transfer terkait dengan dana desa, anggaran dana desa, dan bantuan pemerintah daerah, serta pendapatan lain-lain, seperti hibah, kerjasama, dan bantuan non-pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Departemen Umum Keuangan Administrasi Daerah Pemerintah Kamboja, Dr. Sovann, menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk berbagi pengetahuan terkait pengelolaan Dana Desa.
“Kami melihat bahwa koordinasi di Pemprov NTB sangat baik. Jika dibandingkan dengan kami dari Kamboja, kami masih perlu meningkatkan koordinasi. Oleh karena itu, kami perlu menyelaraskan dan memperbaiki koordinasi kami. Terima kasih kepada Indonesia dan Provinsi NTB yang selalu bersedia berbagi pengalaman,” ungkapnya.