Jakarta – Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, melakukan studi komparatif dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo RI, yang dipimpin oleh Dr. Ir. Ismail, M.T, pada Kamis (22/08) di ruang rapat SDPPI.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Najamuddin menjelaskan mengenai Indeks Masyarakat Digital (IMDI), yang mengukur kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari serta pekerjaan mereka. Pada tahun 2023, Provinsi NTB memperoleh nilai IMDI sebesar 47,665, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada 43,18. “Alhamdulillah, saya bersyukur IMDI NTB berada di atas rata-rata nasional. Salah satu dari lima domain IMDI mencakup infrastruktur,” kata Dr. Najamuddin.
IMDI merupakan nilai agregat yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan di Kabupaten/Kota di NTB. Jika terdapat kemajuan di daerah, nilai provinsi akan meningkat. “Nilai IMDI ini bersifat agregat. Jika kabupaten atau kota mengalami kemajuan, nilai provinsi juga akan naik. Ada empat kabupaten di NTB, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima,” jelasnya.
Dr. Najamuddin juga membahas penambahan bandwidth di BTS yang telah beroperasi di NTB, seperti di Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Dia mencatat bahwa meskipun daerah tersebut memiliki potensi besar seperti pariwisata, perikanan, dan peternakan, sinyal masih terbatas pada 2G. “Di sana masih mendapatkan sinyal 2G, padahal memiliki banyak potensi, seperti pariwisata, perikanan, peternakan, dan pertanian. Beberapa BTS tidak beroperasi, dan di Kabupaten Lombok Utara, topografi mempengaruhi jangkauan sinyal,” tambahnya.
Pertemuan ini juga melibatkan seluruh eselon 3 Dinas Kominfotik NTB, Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik NTB, dan Kepala Seksi Layanan Administrasi Pemerintah Digital UPTD Pusat Layanan Digital.
Dr. Ir. Ismail, M.T, Direktur Jenderal SDPPI, menegaskan bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan karena proses ini memberikan dampak luas. “Digitalisasi adalah keharusan, karena akan membawa efek yang luas di berbagai sektor seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, dan UMKM,” ujarnya.
Terkait dengan area blank spot, Dr. Ismail menggarisbawahi pentingnya perhatian bersama. “Ini menjadi isu penting yang harus diperhatikan, tidak hanya di NTB tetapi juga di lokasi lain. Pemda perlu mendorong efektivitas konektivitas, bukan hanya dinas kominfotik, tetapi juga dinas lainnya,” pungkasnya.