Dompu – Pada hari Jumat, 26 Juli 2024, di SMAN 2 Dompu, Pj Gubernur NTB Hassanudin, Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST, MT, Pj Ketua TP PKK Provinsi NTB, anggota Forkompinda Kabupaten Dompu, serta Pimpinan Pemprov NTB disambut dengan Tari Wura Bongi Monca oleh pelajar SMA Negeri 2 Dompu. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Pulau Sumbawa.
Kehadiran Pj Gubernur NTB di SMAN 2 Dompu bertujuan untuk membuka Rapat Kerja (Raker) SMA/SMK dan SLB se-Pulau Sumbawa serta menyaksikan Deklarasi Anti Kekerasan yang diikrarkan oleh siswa-siswi SMAN 2 Dompu, yang juga dihadiri oleh kepala sekolah dari seluruh SMK/SMA/SLB se-Pulau Sumbawa.
Pj Gubernur NTB Hassanudin menekankan bahwa acara ini merupakan momentum penting untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, maupun psikologis. “Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Beliau juga menyampaikan kegembiraan atas banyaknya inovasi di NTB yang harus terus dikembangkan. Ia mengingatkan bahwa anak-anak adalah investasi masa depan yang harus dilindungi, terutama dalam konteks persiapan Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi. “Anak-anak harus dipersiapkan dengan baik, karena mereka adalah generasi yang akan menghadapi tantangan besar di masa depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menegaskan bahwa sekolah memiliki peran vital dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran nilai-nilai moral dan etika. “Deklarasi ini harus menjadi tanggung jawab bersama untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Sekolah berperan penting dalam upaya pencegahan kekerasan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar program pendidikan yang membentuk karakter dan kreativitas anak dapat berlanjut dan berdampak positif secara berkelanjutan. Kepala Sekolah, Dewan Guru, Tata Usaha, dan Komite Sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa.
Pada tahun 2023, Kabupaten Dompu mencatat penurunan kasus kekerasan anak, yang dianggap sebagai hasil positif dari upaya seluruh institusi pendidikan. “Dengan deklarasi ini, kami berharap ada perubahan signifikan di masa mendatang,” kata pejabat kepada siswa-siswi SMA/SMK di Dompu.
Pemprov NTB terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan perlindungan anak. Rapat Kerja Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB se-Pulau Sumbawa diadakan untuk berbagi informasi, pengalaman, dan strategi guna meningkatkan kualitas pendidikan di setiap wilayah. “Kami sangat menyadari bahwa pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Kami berharap institusi pendidikan berperan penting dalam menyediakan pembelajaran yang kondusif dan mendukung pengembangan potensi siswa secara maksimal,” jelas pejabat tersebut.
Wakil Bupati Dompu, Syahrul, menambahkan bahwa Pemkab Dompu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mencegah kekerasan anak, narkoba, dan kenakalan remaja. “Kami berkomitmen untuk mencegah kekerasan anak demi menjaga kesehatan mental mereka dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Dompu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk generasi mendatang,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. Aidy Furqan, M.Pd, mengungkapkan bahwa berbagai program telah dilaksanakan untuk memajukan pendidikan di NTB, dengan sejumlah prestasi nasional yang telah diraih. Pertemuan kepala sekolah setingkat SLTA dan SLB bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan bertukar ide dalam upaya memajukan pendidikan di NTB serta mencegah kekerasan anak melalui deklarasi anti kekerasan.