Mataram – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hassanudin, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., menyampaikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Bantuan Advokasi, Pelayanan Hukum, dan Usaha Desa (Bahu Desa) serta Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengembangan Desa Wisata dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa 2024.
Dalam sambutannya yang berlangsung di salah satu hotel di Mataram (8/10/2024), Fathurrahman menekankan bahwa paradigma pembangunan kini telah bergeser. Pembangunan tidak lagi berfokus pada kota, tetapi dimulai dari desa dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat desa sejak perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi ini tidak hanya formal, tetapi juga mencakup keterlibatan yang berkualitas.
“Saat ini paradigma pembangunan telah berubah. Pembangunan dimulai dari desa, bukan lagi berorientasi sepenuhnya dari kota,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program Bahu Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat desa mengenai hak-hak mereka, baik dalam aspek hukum maupun pengelolaan usaha. Program ini diharapkan dapat menciptakan desa yang mandiri secara hukum dan ekonomi.
“Pelayanan hukum dan advokasi sering kali sulit diakses oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, kehadiran Bahu Desa sangat penting untuk memastikan hak-hak warga terpenuhi,” jelas Fathurrahman.
Strategis untuk Pembangunan Desa
Fathurrahman juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha desa di berbagai tingkatan pemerintahan, dari desa hingga pusat.
“Pengembangan desa harus selaras dan terintegrasi dari tingkat desa hingga pemerintah pusat,” tambahnya.
Ia berharap kegiatan ini mampu mencetak kader pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki pemahaman hukum serta kemampuan memberikan advokasi komprehensif, sehingga desa-desa dapat berkembang menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
“Kami berharap kegiatan ini dapat mempercepat pembentukan desa-desa yang mandiri dan sejahtera,” tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai provinsi, termasuk NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.