Jakarta – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), menegaskan bahwa ekonomi syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, tetapi telah menjadi arus baru yang dapat berjalan seiring dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Wapres dalam Rapat Pleno KNEKS 2024 bertema Sinergi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia, yang berlangsung di Auditorium Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat (4/10/2024).
Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., hadir mewakili Penjabat Gubernur NTB Hassanudin, didampingi Karo Ekonomi Setprov NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, M.H. Acara ini juga dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Ketua OJK Mahendra Siregar, Ketua Kadin Arsyad Rasyid, pengurus KNEKS, dan para Direktur KDEKS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah aktif mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai alokasi dana. Termasuk perluasan akses pembiayaan UMKM melalui KUR Syariah dan UMi Syariah, dengan realisasi masing-masing mencapai Rp16,7 triliun dan Rp4,31 triliun per September 2024.
Capaian NTB dalam Ekonomi Syariah
Provinsi NTB turut melaporkan sejumlah pencapaian ekonomi syariah selama 2023–2024. Di antaranya:
- Digitalisasi 50 koperasi syariah di NTB untuk meningkatkan pengelolaan berbasis teknologi.
- Program MAWAR EMAS-TPKAD yang berhasil membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir dan mendukung aktivitas ekonomi yang lebih sehat.
- Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan (remitansi) bagi pekerja migran Indonesia di Brunei Darussalam, mendukung kesejahteraan mereka dan keluarganya.
Selain itu, NTB melalui Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah KDEKS melakukan penelitian terkait penetapan zona Kawasan Halal dan Sejahtera (KHAS). Penelitian ini bertujuan menyusun data kewenangan, rencana aksi dinas terkait, serta mendukung penguatan zona KHAS di NTB. Penelitian lain juga dilakukan mengenai kebijakan lembaga keuangan syariah untuk mendukung ekonomi hijau.
Melalui berbagai program dan kolaborasi, NTB menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia.