Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi NTB terus menjalankan peran aktifnya dalam menanggulangi kasus kekerasan perempuan dan anak. Demi menciptakan daerah yang ramah dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakatnya, langkah-langkah konkret telah dijelaskan oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi, dalam acara Talk Show bertajuk “Isu Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan” di Barrent’s Space pada tanggal 10 November 2023.
Dalam acara tersebut, Bunda Lale, panggilan akrab Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi, tidak hanya menyampaikan keseriusan Pemprov NTB dalam menangani isu kekerasan, tetapi juga menawarkan Pendopo Timur Gubernur NTB sebagai tempat diskusi terbuka terkait permasalahan tersebut.
“Jika berkenan nanti saya jadikan pendopo timur, tempat kita diskusi terkait permasalahan kekerasan perempuan dan anak,” ungkap Bunda Lale, menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian isu yang sangat sensitif ini.
Bunda Lale juga memberikan gambaran tentang langkah-langkah konkrit yang telah diambil oleh Pemprov NTB. Salah satunya adalah rencana optimalisasi pembentukan sekolah ramah anak melalui TP PKK NTB.
“Nanti saya minta kepada NGO dan stakeholders terkait, untuk melakukan pemetaan sebagai dasar kita membuat rencana aksi,” tuturnya, menekankan pentingnya keterlibatan pihak terkait dalam perencanaan langkah-langkah penanggulangan.
Selain itu, TP PKK NTB berencana mempercepat implementasi Peraturan Menteri Kemendikbudristek nomor 46 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Agama yang belum banyak diketahui masyarakat. Bunda Lale juga mengungkap bahwa Pemprov NTB, melalui TP PKK NTB, sedang dalam proses pembentukan Forum Koordinasi Perlindungan Anak sebagai bagian dari upaya sistematis dalam memutus mata rantai permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Pemerintah tak tidur. Kita setiap saat membahas ini (isu kekerasan terhadap perempuan dan anak),” tandasnya dengan tekad bulat bahwa penanganan isu ini merupakan prioritas yang tidak bisa diabaikan.
Dengan upaya konkret dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, diharapkan langkah-langkah ini dapat membawa perubahan positif dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak-anak di Provinsi NTB.